MK: Pilkada Dua Putaran Sesuai Aturan

Pemohon berlandaskan pada pasal 107 UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan jika pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh 30 persen dari jumlah suara sah maka berhak dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Tidak Berlaku Surut

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, apapun Putusan MK terkait judicial review terhadap UU tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu baru dilaksanakan pada pilkada berikutnya. Sebab, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah dimulai.

’’Karena tahapan (Pilkada) sudah mulai dan proses juga sudah berjalan, jadi kalaupun MK mengabulkan permohonan pengujian UU 3 warga itu, pemberlakuan putusannya tidak untuk pilkada sekarang. Istilahnya tidak bisa berlaku surut,’’ kata Titi.

Ia juga mengatakan, penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta menggunakan aturan khusus yakni UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini digugat para pemohon. ’’Dalam konteks ini, berlaku ketentuan lex specialist derogat lex generalis, yakni aturan bersifat khusus mengesampingkan aturan bersifat umum,’’ paparnya.