MK Repotkan KPUD

JAKARTA - Saat ini ada sejumlah sengketa pilkada yang masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Antara lain sengketa pilkada Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas (Sumut), Kabupaten Subussalam (NAD), Kabupaten Belu (NTT), Kabupaten Kubu Raya (Kalbar), Kabupaten Kerinci (Jambi), Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), dan Kabupaten Sanggau (Kalbar). Sebagian sudah mendekati putusan, sebagian baru memasuki sidang pertama.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuty berharap, apabila majelis hakim MK memutuskan pemungutan suara ulang maka harus mempertimbangkan kesibukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang saat ini juga harus mempersiapkan pemilu legislatif April 2009.

Mantan pimpinan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu mengatakan, kalau MK memutuskan pemungutan suara ulang dan memberikan tenggat waktu 60 hari, maka itu sudah masuk bulan Maret. Sementara, pada Maret itu KPUD sudah super sibuk, yakni memilah-milahkan dan mendistibusikan logistik pemilu legislatif.

"Kalau KPUD harus juga mempersiapkan dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang pilkada, maka KPUD akan sangat kerepotan, apalagi seluruh unsur penyelenggara seperti PPK, bulan Maret itu semua super sibuk," ujar Ray Rangkuty kepada JPNN di Jakarta, Selasa (6/1).