MK Restui Periksa Saksi Melalui Telekonferensi, Tim Hukum Paslon 02: Alhamdulillah
![MK Restui Periksa Saksi Melalui Telekonferensi, Tim Hukum Paslon 02: Alhamdulillah](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2019/06/15/ketua-hakim-mk-anwar-usman-bersama-anggota-hakim-mk-memimpin-sidang-perdana-sengketa-pilpres-2019-di-gedung-mk-jakarta-jumat-146-foto-ricardojpnncom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum paslon 02 Nicholay Aprilindo bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, diperiksa melalui cara telekonferensi.
Dengan begitu, kata dia, area Gedung MK tidak disesaki dengan kehadiran saksi. "Kalau diperbolehkan, alhamdullilah. Jadi, saksi tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta," kata Nicholay ditemui di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (17/6) ini.
Lagi pula, kata dia, keselamatan saksi bisa terjamin ketika memberikan keterangan dari tempat asal. Selain itu, keterangan saksi juga tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.
"Kalau memang betul diperbolehkan telekonferensi, alhamdulliah sekali. Bahkan, lebih bagus, karena jaminan keselamatan saksi itu ada," ungkap dia.
BACA JUGA: Yusril Anggap Tim Prabowo - Sandi Tebar Teror Psikologis
Nicholay mengatakan, tim kuasa hukum paslon 02 akan bersurat ke MK agar saksinya bisa diperiksa melalui cara telekonferensi. Surat itu akan dikirim sebelum sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.
"Ya (kami akan bersurat). Kami meminta, tentunya berdasarkan kepentingan saksi kami," ucap dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak keberatan memeriksa saksi sidang PHPU Pilpres 2019, menggunakan metode telekonferensi. Sebab, MK mempunyai aturan yang memungkinkan proses pemeriksaan saksi untuk jarak jauh.
Tim paslon 02 menilai keselamatan saksi bisa terjamin ketika memberikan keterangan melalui telekonferensi.
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi