MK Segera Usulkan Pencopotan Patrialis
jpnn.com - jpnn.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku belum memperoleh pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penangkapan atas Patrialias Akbar. Namun, Arief mengharapkan KPK segera menyampaikan informasi resmi agar persoalan tentang penangkapan salah satu hakim konstitusi itu tidak simpang siur.
Arief mengatakan, pihaknya sebatas memperoleh informasi tentang Patrialis yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dari pemberitaan media. "Tidak ada komunikasi (dengan KPK, red), belum,” ujarnya dalam jumpa pers di MK, Kamis (26/2).
Menurut Arief, sampai saat ini MK juga belum bisa menghubungi Patrialis. Bahkan ajudan Patrialis juga belum bisa menghubungi mantan menteri hukum dan hak asasi manusia itu.
“Kita hari ini tidak bisa komunikasi, kita hanya dengan ajudan. Dan ajudan beliau juga belum ada komunikasi dengan beliau," tegas Arief.
Namun, MK akan segera membentuk majelis kehormatan. "Disertai dengan usul pembebastugasan hakim konstitusi yang bersangkutan," kata Arief.
Selain itu, MK juga akan menyurati Presiden Joko Widodo. Isi surat MK untuk mengajukan permintaan pemberhentian sementara Patrialis dari jabatan hakim konstitusi.
"Dalam hal Majelis Kehormatan MK mengambil keputusan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat, MK segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat," pungkasnya.(fat/jpnn)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku belum memperoleh pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penangkapan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Memaknai Putusan PTUN Terhadap Gugatan Anwar Usman
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Kasus Korupsi Pj Wali Kota Pekanbaru, KPK Sita Rp 1,5 M dan 60 Perhiasan