MK Setuju PN Tangani Sengketa Tahapan Pilkada

Sebelumnya, Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan, dalam draf RUU tentang pemilukada dimasukkan ketentuan bahwa sengketa pemilukada di luar sengketa hasil perolehan suara, ditangani oleh PN. "Kita mengusulkan agar penyelesaian sengketa di pengadilan khusus di pengadilan negeri. Pengadilan khusus itu untuk pemilu dan termasuk pilkada di dalamnya. Itu juga hanya menyelesaikan sengketa non suara dan non hasil. Seperti politik uang dan ijazah palsu," terang Djohermansyah.

Dengan mekanisme ini, lanjut Djo, diharapkan sidang sengketa pemilukada bisa cepat diputuskan. Pasalnya, selama ini semua jenis sengketa, termasuk yang berkaitan dengan tahapan atau proses pemilukada, semuanya dibawa ke MK.

Mengenai hakimnya, Djo menjelaskan, tidak perlu hakim ad hoc. Menurutnya, cukup hakim yang ada di PN. "Karena saya kira kasus yang ditangani juga tidak terlalu asing bagi hakim di PN. Seperti politik uang dan ijazah palsu, kan itu tidak terlalu asing buat hakim PN, saya kira," ujarnya. (kyd/sam/jpnn)