MK Tolak Gugatan Farhat soal Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Gugatan Farhat Abbas terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kandas. Permohonan yang dilandasi persoalannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MK Akil Mochtar yang memimpin sidang putusan atas perkara tersebut menyatakan, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Akil dalam sidang di gedung MK, Rabu (28/8).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan MK menyatakan, seseorang yang menyebarkan informasi dengan maksud menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasar SARA adalah bertentangan dengan UUD 1945. Karena bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

"Dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis," ungkapnya.

Ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dimohonkan Farhat untuk dibatalkan, menurut MK, justru sesuai dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia. Paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal itu pula yang menjerat Farhat sehingga menjadi tersangka di Polda Metro Jaya gara-gara dinilai menghina Ahok. Lewat akun Twitter Farhat berkicau: Ahok sana sini protes plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya! Dasar Ahok plat aja diributin! Apapun platnya tetap Cina. Itu terjadi pada 9 Januari 2013. Belakangan perkara tersebut berakhir damai. (gen/c9/kim)