MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta, Kemenangan Jokowi-JK Tak Bisa Digugat Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden 2014. Dengan putusan itu maka tidak ada lagi yang bisa menggangu gugat kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019..
"Saya sampaikan sejak 20.45 WIB diputuskan MK, Jokowi sudah jadi presiden. Sekarang tinggal tunggu pelantikan bulan Oktober," kata anggota tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan kepada wartawan di gedung MK, Kamis (21/8) malam.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, tidak ada satu pun langkah hukum yang bisa membatalkannya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah politik untuk mendelegitimasi Jokowi-JK akan menemui nasib yang sama. "Kalau ada langkah yang dilakukan ke PTUN atau mana lagi, atau juga upaya politik misalnya di DPR itu tidak mempengaruhi. Secara yuridis Pak Jokowi sudah jadi presiden," terang anggota DPR RI yang kembali terpilih untuk periode mendatang ini.
Untuk langkah selanjutnya, Trimedya belum bisa mengungkapkan. Menurutnya, tim advokasi baru akan memberi laporan kepada Jokowi malam ini.
"Kita gak tahu (langkah selanjutnya). Kita ingin melaporkan dulu ke Pak Jokowi," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
- Ketum PP Japto Soerjosoemarno Penuhi Panggilan Penyidik KPK
- Soedeson Tandra DPR Sikapi Aksi Penyerangan Oknum TNI ke Polres Tarakan, Simak