MK Tolak Gugatan Rival SBY-Boed
Rabu, 12 Agustus 2009 – 17:49 WIB
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak permohonan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto yang meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang pilpres 2009. Ketua MK Prof Dr Mahfud MD dalam amar putusan MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan. Maria mengatakan, pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pilpres sebagian sudah diselesaikan lewat jalur hukum, baik pidananya maupun aspek administrasinya. Mengenai dugaan pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), majelis hakim MK menyatakan, hal itu tidak termasuk tindakan pelanggaran hukum. bahkan disebutkan, pengurangan TPS itu sudah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU pemilu. "Sesuai UU, pengurangan TPS dimungkinkan, selama jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 800 pemilih," ungkap anggota majelis hakim MK, Ahmad Sodiki.
Mahfud mengatakan, tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kecurangan secara terstruktur dan sistematis seperti yang dituduhkan para pemohon. Sementara dalam konklusinya, Mahfud menyatakan, penyelenggaraan pemilu 2009 memang masih memiliki sejumlah kekurangan, namun hendaknya hal ini menjadi catatan dan meningkatkan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
Baca Juga:
Sebelum Mahfud membacakan poin putusan, hakim MK, Maria Farida Indrati sudah menyebutkan, tidak terbukti adanya kecurangan secara massif dan terstruktur dalam pilpres 2009. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan. "Menurut Mahkamah tidak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif," kata Maria Farida Indrati saat membacakan berkas putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, (12/8).
Baca Juga:
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak permohonan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto
BERITA TERKAIT
- Legislator NasDem Tawarkan Solusi Ini Demi Menyejahterakan Petani
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Terima Penghargaan dari Kementerian BUMN
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab