MKD Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pemalsuan KTA dan Nomor Kendaraan Anggota DPR
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam angkat suara menyikapi penangkapan lima tersangka dugaan pemalsuan pelat nomor khusus kendaraan anggota DPR dan pemalsuan Kartu Tanda Anggota (KTA) DPR.
Dia meminta Polda Metro Jaya menindak tegas para tersangka.
Nazaruddin juga mengatakan pihaknya akan terus memantau kasus tersebut yang sedang diselidiki kepolisian.
Menurutnya perbuatan pemalsuan itu sangat merugikan bagi DPR.
"Sudah lima orang kasus tersebut dan kami minta polisi bertindak tegas," ujar Nazaruddin di Jakarta, Senin (27/5).
Nazaruddin juga meminta kepolisian menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Jika ada anggota DPR yang terlibat, dia menegaskan akan memanggil oknum tersebut.
"Apakah ada pihak lain selain tersangka meskipun ada keterlibatan anggota DPR sekalipun kami panggil," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap lima orang terkait kasus dugaan pemalsuan pelat mobil dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ada lima tersangka yang sudah ditahan satu pemilik mobil, yang empat ini adalah orang yang membantu membuatkan pelat nomor palsu, " ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indra di saat ditemui di Jakarta, Senin.
Ade Ary menambahkan selain menahan lima orang tersangka, pihaknya juga menyita delapan unit mobil sebagai barang bukti bersama dengan pelat nomer palsu,
"Selain itu juga ditemukan ada 25 KTA (Kartu Tanda Anggota) DPR yang diduga palsu," katanya. (Antara/jpnn)
Mahkamah Kehormatan Dewan minta polisi mengusut secara tuntas kasus pemalsuan KTA dan nomor kendaraan anggota DPR.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Rieke PDIP Bakal Dipanggil MKD Buntut Bersuara Tolak PPN 12 Persen
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan