MKD Segera Rekomendasikan Pencopotan Novanto
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menentukan sikap hari ini pascapenahanan Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka korupsi e-KTP di KPK.
"Hari ini MKD akan ambil sikap. Saya sudah koordinasi dengan para pimpinan MKD dan kami akan segera lakukan rapat," kata Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11).
Menurut Sudding, MKD sebenarnya sudah punya dasar untuk mengambil sikap dan menonaktifkan Novanto ketika sudah menjadi tahanan KPK.
Dia menjelaskan, sesuai pasal 37 dan 87 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pergantian pimpinan dewan itu bisa dilakukan manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan.
"Dan atau selama tiga bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya," tegas sekretaris jenderal (sekjen) Partai Hanura itu.
Menurut Sudding, dalam konteks ini ketika yang bersangkutan ditahan dalam posisi sebagai ketua DPR, maka tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugasnya.
"Saya kira ini juga menyangkut masalah muruah dewan, sesuai yang diamanatkan dalam tata tertib dan hukum acara MKD," ujarnya.
Dia menambahkan, ada dua opsi nanti yang akan ditawarkan. Pertama, apakah hari ini atau besok akan undang pimpinan fraksi untuk meminta pandangan-pandangan soal posisi Novanto yang sedang ditahan.
Setya Novanto ditahan di Rutan KPK
- Usut Kasus DP 0 Persen, KPK Periksa Pihak PT Totalindo Eka Persada
- Ahli Hukum Kritik Munculnya 2 Pasal di RUU KUHAP, Bisa Ganggu Penegakan Hukum
- Pakar Hukum Soroti Putusan Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong
- Waka MPR: Sistem Penerimaan Murid Baru Harus Wujudkan Layanan Pendidikan yang Inklusif
- Sidang Perkara Proyek Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam, Saksi: Sudah Diaudit BPK
- Info Terbaru dari BKN: Ini Kriteria Honorer jadi PPPK Paruh Waktu