Mobil Berpelat RI Harus Berisi Pejabat
Terkait Kecelakaan Mercedes-Benz RI-28 di Malang
Sabtu, 14 Januari 2012 – 04:54 WIB

Mobil Berpelat RI Harus Berisi Pejabat
JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang terjadi di belakang iring-iringan rombongan Presiden SBY di Malang (11/1) masih menyisakan teka-teki. Hal itu terkait dengan pemberitaan bahwa mobil Mercedes-Benz berpelat RI-28 yang merupakan pelat dinas Menakertrans Muhaimin Iskandar menjadi pemicu kecelakaan. Dia menyatakan sudah mengetahui pemberitaan soal insiden kecelakaan di Malang tersebut. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa kecelakaan itu tidak melibatkan mobil salah seorang menteri. "Sudah, tidak usah diperpanjang lagi," ujarnya.
Dalam klarifikasi sebelumnya, Muhaimin mengaku bahwa mobil berpelat RI-28 tersebut adalah kendaraan dinasnya. Namun, dia menegaskan bahwa mobil yang ditumpanginya ketika itu tidak mengalami kecelakaan. Menurut Muhaimin, mobil yang dia kendarai saat itu adalah Nissan Teana hitam, bukan Mercedes-Benz.
Baca Juga:
Lantas, jika benar mobil Muhaimin tidak mengalami insiden kecelakaan, apakah mobil berpelat RI-28 itu tidak ditumpangi ketua umum PKB tersebut" Berdasar aturan, mobil pelat RI (pejabat negara) harus digunakan oleh pejabat yang bersangkutan. "Ketentuannya, kalau pelat RI, ya menteri yang ada di dalam," tegas Seskab Dipo Alam kepada Jawa Pos kemarin (13/1).
Baca Juga:
JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang terjadi di belakang iring-iringan rombongan Presiden SBY di Malang (11/1) masih menyisakan teka-teki. Hal itu
BERITA TERKAIT
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur