Mobil Ide Rakyat: 64,1 Persen Responden Minta DPR Perlu Melanjutkan Hak Angket

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil polling terkait isu Pemilu 2024 melalui Mobil Ide Rakyat yang dilakukan tiga provinsi di pulau Jawa bagian barat yang tersebar di lima titik lokasi pada 18-25 November 2023.
Hasil polling dari kegiatan tersebut menyebutkan, sebanyak 75,8% responden menyatakan suara mereka tidak bisa dibeli meskipun diberi sesuatu oleh kandidat.
Pada pertanyaan privilege di karier politik, 58,6% mengungkapkan pandangannya bahwa anak muda dapat memiliki karier politik yang cepat dengan bermodalkan kecerdasan dan kompetensi.
Namun, 39,2% responden berpendapat sulit bagi anak muda untuk memiliki karier cepat di dunia politik bila tidak disokong oleh pengaruh orang dalam yang kuat.
"Responden gen z saat ditanya keinginan mengenai politisi muda dalam pertanyaan terbuka, ada dua jawaban teratas yakni pro rakyat dan kerja nyata," ujar Kepala program Mobil Ide Rakyat Rifqi Islami, dalam keterangannya, Selasa (5/12).
Dia menyebutkan bahwa ada hal menarik, yakni pada pertanyaan keinginan politisi muda berdasarkan gender, kriteria seperti sederhana dan tegas, berada di urutan bawah.
Rifqi mengatakan pada pertanyaan apakah DPR perlu melayangkan hak angket guna melakukan penyelidikan dan menginvestigasi hasil putusan MK, sebanyak 64,1% menjawab perlu dilakukan.
“Saat ditanya hal apa yang menjadi prioritas dalam memilih presiden, visi misi berada di urutan teratas sangat penting oleh 39,5% responden dan janji kampanye di urutan buncit sebesar 8,3%,” paparnya.
Hasil polling Mobil Ide Rakyat menyebutkan bahwa 64,1 persen responden minta DPR perlu melanjutkan hak angket.
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat