Mobil Murah Ganjal Program Atasi Kemacetan Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan mobil murah akan menjadi batu sandungan program DKI Jakarta yang tengah berusaha untuk mengurai kemacetan. Mobil murah ini dikhawatirkan hanya mendorong konsumerisme dan budaya materialisme di tengah masyarakat.

Penilaian ini disampaikan Rommy, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (Dapil) Jakarta menyikapi peluncuran mobil murah. Menurutnya, kebijakan pusat harusnya selaras dengan program mengatasi kemacetan Jakarta dengan memperbaiki sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi pengguna serta menambah ruas jalan.

"Program DKI saat ini yang berupaya membuat system pelayanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi harusnya ditiru daerah-daerah lain, karena ukuran kemakmuran seharusnya bukan lagi dari kepemilikan mobil. Bukannya malah mendorong orang miskin membeli mobil, tapi harusnya mendorong mereka untuk investasi ke pendidikan dan perekonomian," kata Rommy dalam keterangan persnya, Minggu (15/9).

Rommy menjelaskan  Jakarta saat ini berpenduduk lebih kurang 10 juta jiwa dengan jumlah motor yang hampir setara jumlah penduduk yakni 9,8 juta unit, dan mobil 2,5 juta unit. Sementara sejak peluncuran mobil murah beberapa waktu lalu, sudah 17.557 unit mobil murah terjual dan sekarang ditambah lagi 7.000 unit pesanan yang disumbang dari wilayah Jakarta saja.

"Bisa dibayangkan, bagaimana lagi kemacetan yang akan kita hadapi. cari parkir mobil saja sudah sulit, polusi sudah parah, orang bakal terjebak dijalanan dan terlambat kerja, serta aktivitas ekonomi lainnya menjadi terhalang. Saya perhitungkan ini akan berdampak buruk bagi produktivitas perekonomian secara keseluruhan," ucapnya.

Pria yang juga alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) juga mempertanyakan pernyataan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang menyebutkan bahwa mobil murah diperuntukkan untuk memenuhi hak warga miskin. Kata dia, pernyataan ini bertolak belakang dengan bahan bakar yang mengharuskan menggunakan pertamax.

"Sungguh pernyataan yang tidak konsisten, bahwa disatu sisi mobil ini diperuntukkan untuk kalangan miskin, namun disisi lain, mobil ini harus menggunakan BBM kualitas nomor satu yakni pertamax yang harganya paling mahal dibanding premium atau solar. Dari sisi ini saja saya menilai ini akan menimbulkan masalah baru," katanya.

Karena mobil murah ini sudah menjadi kebijakan nasional, maka yang perlu dilakukan DKI Jakarta adalah mengantisipasi membludaknya mobil pribadi. Menurut Rommy, yang harus dilakukan untuk membendung masalah yang ditimbulkan adalah sosialisasi pengenaan pajak progresif bagi pemilik kendaraan, perbaikan transportasi bus sedang dan Transjakarta, juga penerapan sistem jalan berbayar, pengenaan biaya parkir yang tinggi, maupun penerapan plat mobil ganjil genap.