Mobil Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Raib

Saat ini, DPRD memiliki empat kendaraan dinas untuk pimpinan dewan. Empat kendaraan itu baru dibeli tahun lalu. Sementara kendaraan dinas mereka sebelumnya (Kijang Innova) telah dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan alasan sudah tua. Kendaraan itu kemudian dihibahkan kepada SKPD.

   

Saat ini, ada sembilan kendaraan operasional yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Bogor yang terdiri dari satu mobil jenis Honda CRV seharga lebih dari Rp362 juta untuk ketua, tiga kendaraan Nissan X-Trail masing-masing senilai Rp270 juta serta lima kendaraan operasional jenis L-300 seharga Rp55 juta. Sehingga, total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1,447 miliar. Dana itu itu belum termasuk biaya perawatan yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

   

Namun, tidak untuk alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya seperti ketua komisi. Ketua Komisi C, Dadang Ruchyana mengatakan, Kota Bogor prihatin karena pimpinan AKD tidak mendapatkan jatah kendaraan operasional. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bogor, dimana seluruh AKD diberi satu kendaraan dinas. “Saya nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Bahkan, ada juga daerah yang memiliki APBD lebih kecil dibanding Kota Bogor, justru seluruh pimpinan dewan termasuk AKD punya kendaraan dinas,” ujarnya.

   

Dewan, kata dia, sudah beberapa kali mengusulkan agar para pimpinan AKD mendapatkan hak yang sama dengan pimpinan dewan. Namun, hal itu mentah begitu saja.