Mochtar Bisa Langsung Diberhentikan
Selasa, 14 Desember 2010 – 09:29 WIB
Menurutnya, Yang penting sekarang adalah niat kepala daerah itu sendiri, mau mengabdi kepada masyarakat atau hanya mencari materi yang sebanyak-banyaknya. “Kalau tujuannya mengabdi kepada masyarakat jangan tanyakan gaji dong. Berapapun digaji harus mau, kalau mau kaya ya jadi pedagang saja jangan jadi pejabat negara. Mereka juga harus mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya. Untuk itu, KPK harus menjadi pioneer untuk memberantas korupsi terutama menjerat kepala daerah yang terbukti melanggar aturan.
Sementara, Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto meminta KPK mengintensifkan kepala daerah yang terlibat korupsi. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi praktik merugikan keuangan negara. “Saya lihat kepala daerah masih berpikir cara lama untuk korupsi. Misalnya mereka masih melakukan mark up dalam proyek-proyek di daerah. Mestinya budaya itu sudah dihilangkan,” jelasnya.
Andrianto menyarankan agar secepatnya dibentuk KPK di tiap daerah. Tujuannya, agar penanganan korupsi menjadi lebih cepat lagi dan bisa menjadi shock therapy buat para kepala daerah.
Menurutnya, KPK harus menjadi leader buat kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang bersih. Melakukan reformasi birokrasi secara baik agar budaya korupsi yang selama ini masih mengakar bisa dihilangkan.
BEKASI -- Penahanan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menambah daftar panjang nama kepala daerah yang tersangkut korupsi. Jumlah itu tergolong
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS