Modus Ijon Masih Jadi Favorit

Ade mengatakan, hilangnya wewenang penetapan CPNS baru yang lulus ujian oleh bupati, walikota, gubernur, hingga menteri menjadi salah satu alasan menurunnya potensi jual beli kursi. "Bandingkan dengan dulu yang pemindaian dan penetapan kelulusan sepenuhnya ada di meja kepala daerah. Potensi mengotak-atiknya besar sekali," ucapnya.

Dengan sedikit rekayasa, peserta ujian dengan nilai kecil bisa mengalahkan peserta yang mendapatkan nilai bagus. Dari hasil pengawasan di lapangan, Ade menemukan sejumlah laporan praktek kotor dalam seleksi CPNS 2012 lalu. Dia mengatakan laporan itu sudah mereka teruskan kepada Kemen PAN-RB. Menurutnya, Kementerian yang dipimpin Azwar Abubakar itu memegang peran kunci penting dalam menyikat praktek jual beli kursi CPNS.

Tapi dia mengakui jika upaya penegakan hukum kepada pelaku jual beli kursi CPNS baru masih lemah atau melempem. "Yang berhasil disasar masih eksekutor lapangannya, bukan otaknya. Itupun yang ketangkap sedikit sekali," tandasnya.

Menurut Ade, penelusuran praktek jual beli kursi CPNS ini sangat sulit sekali. Sebab korban atau orang yang membeli kursi biasanya takut melapor. Mereka baru melapor jika merasa tertipu atau sudah kehilangan uang banyak. Sebaliknya jika jual beli kursi CPNS itu sukses, para pembeli kursi akan menutup rapat-rapat aksinya.