Moeldoko Diminta Bereskan Masalah Kesejahteraan Prajurit
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, calon Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Moeldoko harus bisa menjaga netralitas TNI apabila dia terpilih sebagai Panglima TNI.
Moeldoko diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan segera pensiun.
"Saya kira netralitas TNI harus menjadi titik tolak Pak Moeldoko ke depan," ujar Tjahjo usai mengikuti upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (17/8).
Moeldoko lanjut dia, juga harus bisa meningkatkan profesionalisme TNI. Sebab menurutnya, sikap profesional amat penting untuk menjaga wilayah Indonesia.
"Profesionalisme TNI harus menjadi titik tolak ke depan untuk mampu mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI kita," ucap Tjahjo.
Tjahjo menyatakan kinerja Agus sudah cukup optimal. Namun masih ada permasalahan yang belum selesai. Karena itu ia berharap Moeldoko bisa menyelesaikan permasalahan yang masih tersisa di tubuh TNI. "Misalnya soal kesejahteraan prajurit," tuturnya.
Ditambahkan Tjahjo, Moeldoko juga harus bisa meningkatkan peran dan tugas TNI. "Khususnya pengembangan di wilayah perbatasan," ucap anggota Komisi I DPR itu.
Tjahjo tidak mengetahui apakah dalam Fit and Proper Test calon Panglima TNI, Fraksi PDIP akan mempertanyakan soal 'Operasi Sajadah'. Operasi itu mencuat pada tahun 2011, ketika dikabarkan ada intimidasi terhadap jemaah Ahmadiyah yang dilakukan TNI.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, calon Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Moeldoko harus bisa menjaga
- Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Hotel Grand Kemang
- Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi, Din Syamsuddin: Refleksi dari Kejahatan Demokrasi
- Polisi Tetapkan 2 Tersangka Terkait Aksi Pembubaran Diskusi di Kemang
- Delegasi BKSAP DPR dan Parlemen Argentina Lakukan Pertemuan di Buenos Aires
- Biro Pemberitaan Parlemen Raih IDeaward 2024 Berkat Inovasi Lomba Konten Aspirasi
- Immanuel Ebenezer: Perusuh Diskusi FTA Harus Diseret ke Pengadilan