Moeldoko: Janganlah, Mau Apa Lagi?
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berharap tidak ada lagi aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2019.
"Imbauan saya hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang," ucap Moeldoko saat dimintai tanggapan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6).
Diketahui belakangan ini beredar rencana aksi mengawal putusan MK, salah satunya dilakukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang rencananya akan diikuti jutaan massa pada 26-28 Juni mendatang.
BACA JUGA: Harap Tenang! Hakim MK Majukan Jadwal RPH Sengketa Pilpres 2019
Moeldoko pun menilai aksi tersebut sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan karena masyarakat ingin suasana damai. Terlebih lagi, demonstrasi semacam itu menurutnya tidak akan memengaruhi putusan MK nantinya.
"Ya janganlah, mau apa lagi? Masyarakat ingin damai. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat. Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu. Ditekan apa pun MK kan enggak bisa," tandas mantan Panglima TNI itu. (fat/jpnn)
Moeldoko menilai rencana aksi mengawal putusan MK tersebut tidak perlu lagi dilakukan, karena masyarakat ingin suasana damai.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Platform MDI Resmi Meluncur, Moeldoko: Jangan jadi Pemain Tanah Abang Terus
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan