Moeldoko: Janganlah, Mau Apa Lagi?
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berharap tidak ada lagi aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2019.
"Imbauan saya hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang," ucap Moeldoko saat dimintai tanggapan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6).
Diketahui belakangan ini beredar rencana aksi mengawal putusan MK, salah satunya dilakukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang rencananya akan diikuti jutaan massa pada 26-28 Juni mendatang.
BACA JUGA: Harap Tenang! Hakim MK Majukan Jadwal RPH Sengketa Pilpres 2019
Moeldoko pun menilai aksi tersebut sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan karena masyarakat ingin suasana damai. Terlebih lagi, demonstrasi semacam itu menurutnya tidak akan memengaruhi putusan MK nantinya.
"Ya janganlah, mau apa lagi? Masyarakat ingin damai. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat. Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu. Ditekan apa pun MK kan enggak bisa," tandas mantan Panglima TNI itu. (fat/jpnn)
Moeldoko menilai rencana aksi mengawal putusan MK tersebut tidak perlu lagi dilakukan, karena masyarakat ingin suasana damai.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Tokoh Adat Sarmi Tegaskan Gugatan ke MK Hak Konstitusional Bukan Provokasi
- Selisih Suara Tinggi, MK Tetap Berpeluang Analisis Gugatan Risma-Gus Hans
- Ridwan Kamil Ungkap Alasan Batal Mengajukan Gugatan ke MK, Ternyata..
- Bawaslu Babel Siap Dipanggil Mahkamah Konstitusi