Moeldoko Mencium Ada Upaya Menggiring Publik Tak Percaya KPU
![Moeldoko Mencium Ada Upaya Menggiring Publik Tak Percaya KPU](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/11/14/moeldoko-foto-m-fathrajpnncom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan demokrasi tidak boleh dicederai oleh siapa pun karena demokratisasi di negara ini harus semakin sehat dari waktu ke waktu.
“Yang saya ikuti dari waktu ke waktu, upaya penggiringan secara sistematis menuju kepada arah di mana nanti publik digiring untuk tidak percaya, kepada siapa? Kepada penyelenggara pemilu, ini sudah saya cermati dengan baik,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/01/2019).
Moeldoko menegaskan hal itu karena mencium ada upaya yang dibangun secara sistematis untuk menggiring publik tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemilu mendatang.
Mantan panglima TNI yang juga wakil ketua Tim Kampane Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini menilai upaya serupa juga diarahkan untuk menggiring publik tidak percaya pemerintah.
“Arah itu sudah sangat jelas. Untuk itu dari awal sudah saya ingatkan jangan main-main dengan itu. Saya ingatkan jangan main-main, tapi kalau masih main-main, saya juga punya mainan," tegas Moeldoko.
Hanya saja dia enggan memerinci mainan yang dia maksud. Yang pasti, lanjut Moeldoko, mainan itu akan dikeluarkannya kalau ada permainan yang tidak enak dalam proses demokrasi ini.
"Pemerintah punya instrumen, pemerintah bisa menggunakan instrumen itu dengan tepat dan proporsional," lanjut dia.
Karenanya, dia berharap kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga proses demokrasi agar berjalan baik. Tidak boleh ada teror terhadap demokrasi.(fat/jpnn)
Moeldoko menyatakan demokrasi tidak boleh dicederai oleh siapa pun karena demokratisasi di negara ini harus semakin sehat dari waktu ke waktu.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan