Moeldoko Sebut Dua Kelompok Ini Tak Mau Papua Maju
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mencium adanya kelompok yang tidak menginginkan Papua maju. Kelompok ini menunggangi aksi rasisme terhadap mahasiswa asal Bumi Cendrawasih di Jawa Timur.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko kepada jurnalis di kantornya, Jakarta, Kamis (22/8). Dia menyebutkan, di satu sisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin membangun Papua agar masyarakatnya sejahtera.
Manfaat pembangunan itu menurutnya sudah dinikmati sebagian masyarakat di pulau yang dulunya bernama Irian Jaya. Di sisi lain, kata Moeldoko, kemajuan Papua justru membuat kelompok tertentu di sana merasa terganggu.
"Ada kelompok tertentu baik pergerakan maupun poros politik, itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata. Kenapa demikian? Karena kalau Papua maju mereka tak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kami amati," ucap Moeldoko.
BACA JUGA: Papua Memanas, Kemkominfo Blokir Akses Internet
Sebagagi contoh, pembangunan yang mensejahterakan masyarakat membuat pengaruh kelompok pemberontak bersenjata berkurang. Demikian juga dengan kelompok poros politik.
"Begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan (ke luar negeri) bahwa masyarakat Papua termarjinalkan. Tidak ada lagi," jelas veteran berpangkat jenderal bintang empat kelahiran Kediri, Jawa Timur itu.
Dia pun menyampaikan beberapa indikator yang menggambarkan kekhawatiran kelompok bersenjata maupun poros politik tersebut. Pertama, pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya selalu diganggu.
Pemerintah mencium adanya kelompok yang tidak menginginkan Papua maju. Kelompok ini menunggangi aksi rasisme terhadap mahasiswa asal Bumi Cendrawasih di Jawa Timur.
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- Luncurkan Buku Ketiga, Ferdian Agustiana Soroti Pentingnya Demokrasi dan Teknokrasi dalam Pembangunan
- Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi, Papua Tertinggi Kedua Setelah Jakarta, Silakan Cek
- Wamendagri Ribka Sebut Peningkatan Investasi Kunci Utama Pembangunan Papua Barat Daya