Moeldoko Sebut Otsus Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan keberadaan UU Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua sepenuhnya untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

Menurutnya, dalam undang-undang ditetapkan masyarakat Papua memiliki kewenangan yang lebih besar.

Baik terkait penyelenggaraan pemerintahan di Papua dan Papua Barat, maupun dalam hal pemanfaatan kekayaan alam yang ada.

"Jadi, semuanya harus kembali pada masyarakat, ya kesejahteraannya, ya kemakmurannya,” ujar Moeldoko saat membuka rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri provinsi Papua, Selasa (29/3).

Moeldoko lantas menilai dalam hal ini tentu penting dibangun dialog yang baik, apalagi mengingat Papua memiliki kekhususan dengan nilai-nilai adat dan agama yang berakar kuat pada masyarakatnya.

“Pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat tidak boleh lepas dari pembangunan wilayah adat, dengan pendekatan secara kultural melalui dialog," ucapnya.

Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Wilayah Adat Saireri digelar secara luring dan daring.

Acara tersebut dihadiri 40 perwakilan kementerian/lembaga dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah wilayah adat Saireri.