Moeldoko Seperti Itu, Jangan-jangan Indonesia Kembali Mengarah ke Orde Baru
jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati komunikasi politik Tjipta Lesmana menyoroti langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menduduki posisi ketua umum Partai Demokrat (PD) melalui kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal Maret lalu.
Guru besar ilmu komunikasi itu menyinyalir manuver politik Moeldoko merebut PD sebagai pertanda kuat bahwa Indonesia kembali mengarah ke masa kelam ala Orde Baru.
Menurut Tjipta, partai politik yang didirikan masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. "Jadi partai politik itu penting, bahkan sangat penting dalam sistem demokrasi," kata dia dalam akun Realita TV di YouTube, Jumat (12/3).
Peraih gelar master bidang komunikasi dari University of Chicago itu menegaskan bahwa sebuah negara tanpa partai politik tidak bisa disebut menganut demokrasi.
Sebab, partai politik harus berfungsi sesuai tujuan pembentukannya, yaitu mengontrol pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Tjipta lantas mengutip pernyataan filsuf Yunani Aristoteles tentang manusia sebagai homo politicus atau makhluk politik. Sebagai makhluk politik, manusia haus akan kekuasaan.
"Apa pun bentuknya tetapi kecenderungannya maunya lagi, lagi, dan lagi. Karena duduk di kursi itu enak sekali, kalau bisa dirinya terus berkuasa," tegasnya.
Menurut Tjipta, penguasa yang ingin berkuasa terus-menerus tak mau parpol menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan.
Pakar komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana menyoroti langkah Moeldoko menduduki posisi ketua umum Partai Demokrat melalui KLB di Deli Serdang. d
- Minta KPU DKI Tanggung Jawab, Taufik Demokrat: Pilkada Jakarta Harus Diulang
- Abdul Rachman Thaha Gabung ke Demokrat, Ada Faktor Anwar Hafid
- Demokrat Turun Tangan Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal di Pilkada Siak 2024
- Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Ditunda, Marwan Cik Asan: Pilihan Bijak
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking