Moeldoko Ulas Isu Dwifungsi ABRI hingga Profesionalitas TNI

Dalam pandangan Panglima ke-15 TNI ini, kultur di institusi pertahanan itu sudah baik, 20 reformasi TNI sudah baik; menghormati HAM, mendorong proses demokrasi berkonsolidasi dengan baik.

Dia mengatakan, jika dulu mengingnkan TNI profesional itu rakyat, sekarang TNI yang ingin menjadi profesional. Tetapi kemampuan negara belum mampu memberikan perlengkapan modern, dicukupi kesejahteraan prajuritnya.

"Tidak boleh bermain di area lain. Ini dilakukan, tidak main-main di area politik praktis, binis. Tetapi pemenuhan atas profesionalitas justru belum terpenuhi, alat-alatnya belum modern semuanya," ucap jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur ini.

Diakuinya, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan institusi TNI, tapi baru kemampuan esensial minimum belum maksimum. Kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak prajurit juga belum.

"Tapi TNI tidak pernah mengeluh, diperintahkan netral, jangan praktik politis dia lakukan, jangan bisnis dilakukan. Jadi menurut saya janganlah rekan-rekan sekalian para pegiat apa pun namanya, jangan cari gara-gara dengan TNI, enggak usah. Jangan mencari popularitas melawan TNI, jangan. TNI milik kita semua," tuturnya.

Suami Koesni Harningsih itu menambahkan, kalau dulu boleh lah TNI diposisikan musuh bersama; tahun 1998. Akan tetapi sekarang jangan lagi, karena semua sudah hidup berdampingan. Dia tidak mempersoalkan kritik, tapi jangan merusak psikologi prajurit yang sudah baik. Apalagi dilukai dengan nyanyian masa lalu.

"Sudahlah masa lalu, jangan masa lalu dibawa ke sekarang. Jangan melihat tentara dari frame masa lalu enggak ketemu wong TNI sudah berubah. Saya orang yang paling gak setuju karena saya bekerja keras untuk memperbaiki situasi. Itu kira-kira kita memandang, saya pastikan tidak akan kembali dwi fungsi abri, itu kunci," tandasnya.(fat/jpnn)