Mogok Bahas RAPBN, Banggar Dinilai Langgar UU
Jumat, 23 September 2011 – 22:02 WIB
Sedang Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Banggar tetap melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 bersama Pemerintah. Kalau tidak, menurut Priyo, membawa kerugian bagi rakyat karena diharuskan menggunakan APBN 2011.
“Sebagai pimpinan DPR, saya tetap menyarankan Banggar tetap kembali bekerja dengan baik sambil menunggu ikhtiar yang akan dilakukan pimpinan DPR. Saya khawatir pembangunan akan tidak jalan kecuali, kemudian presiden menggunakan caranya menerbitkan Perppu, tapi cara itu tidak baik,” kata Priyo Budi Santoso.
Karena itu, Priyo berharap kelanjutan pembahasan RAPBN bisa dilakukan setelah digelarnya rapat konsultasi bersama pimpinan KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Rencananya rapat konsultasi dengan penegak hukum itu dilakukan pekan depan, harapnya.
Sebelumnya, KPK memanggil pimpinan Banggar DPR terkait kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemanggilan ini disoal karena pemanggilan pemeriksaan KPK bukan mengenai indikasi tindak pidana korupsi, melainkan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar. Pimpinan Banggar kemudian mogok melakukan pembahasan dan mengalihkan kewenangannya ke pimpinan DPR. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2004-2009 Harry Azhar Azis menilai, sikap pimpinan Banggar yang mengalihkan kewenangannya kepada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024 Digelar di Rohil
- ASN Kota Bogor Diingatkan Jaga Netralitas Menjelang Pilkada
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi