Mogok Kerja Batal, Anggota DPR Apresiasi Serikat dan Direksi Pertamina
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapreasi pembatalan mogok kerja yang pernah direncanakan oleh serikat kerja Pertamina.
"Kita bersyukur, direksi dan karyawan Pertamina berhasil berdialog secara mendalam dan saling percaya, sehingga mencapai titik temu," ujar Mulyanto kepada JPNN.com, di Jakarta, Kamis (30/12).
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan mencabut surat pemberitahuan mogok kerja nasional 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.
Mulyanto mengatakan perusahaan harus banyak melakukan dialog dengan pekerja untuk meningkatkan produktivitas.
"Dialog dan hal positif mampu menghemat energi berbangsa dan bernegara, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa," ujar Mulyanto.
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan mogok kerja batal dilakukan setelah adanya tahapan komunikasi dan audiensi antara Direksi Pertamina dan FSPPB. Kedua belah pihak pun menghasilkan kesepakatan bersama.
"FSPPB menginstruksikan kepada seluruh pekerja Pertamina bekerja menjalankan tugas sebagaimana biasanya dan menjamin distribusi energi ke seluruh penjuru negeri," ujar Arie kepada JPNN.com Rabu (29/12).
Serikat Pekerja Pertamina juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pekerja yang tetap menunjukkan kinerja dan menjaga soliditas di lingkungan kerja masing-masing.(mcr10/jpnn)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapreasi pembatalan mogok kerja yang pernah direncanakan oleh serikat kerja Pertamina.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- Bertambah Lagi, Desa Energi Berdikari Pertamina Hadir di Indramayu
- Jelang Nataru, Kapal Tanker PIS Rokan & PIS Natuna Siap Perkuat Distribusi Energi Nasional
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- Dorong Pengembangan SDM, Jawa Satu Power Bangun Gedung Sekolah untuk SDN Cimalaya 7
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal