Mogok Makan Aktivis India, Insipirasi UU Anti Korupsi

UU tentang Lokpal menjadi masalah bagi pemerintahan koalisi pimpinan Manmohan Singh. UU itu memungkinkan ombudsman menyidik kasus korupsi di kalangan politisi senior maupun pegawai negeri. Setelah diluluskan majelis rendah, UU itu akan diajukan ke majelis tinggi (senat) hari ini (29/12) untuk mendapatkan stempel atau persetujuan.

Bentuk dan bagaimana wujud peraturan itu nantinya telah mendominasi agenda politik di India selama berbulan-bulan. Masalah itu juga kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Singh yang sudah terbebani oleh serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi.

Pemerintah harus merancang dan menyusun kembali UU antikorupsi dari versi sebelumnya untuk mengakomodasi protes yang dilancarkan para pendukung Hazare Agustus lalu. Massa mengklaim UU baru tersebut lemah dan tidak bergigi jika menghadapi korupsi yang endemik di India.

Pemilik nama lengkap Kisan Bapat Baburao Hazare itu juga berjanji melanjutkan perjuangannya untuk melawan pemerintahan yang korup dan dinilainya diktator. "Jika (rezim diktator) ini berlanjut, apa yang bisa kita lakukan" Kita harus selamatkan bangsa ini. Siapapun Anda harus siap masuk penjara (karena dinilai melawan pemerintah)," serunya kepada pendukungnya.  "Saat ini penjara-penjara sudah penuh penghuni dan pemerintah harus memasukkan kita semua ke dalamnya," tambahnya.