Mohon Doa, Din Sempat Ragu Dipilih Jadi Utusan Khusus Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyandang jabatan baru sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Perabadan. Namun, Din mulanya sempat ragu ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawakan jabatan itu.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10). Jokowi menunjuk Din sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Perabadan dengan pertimbangan bahwa ketua umum ke-11 PP Muhammadiyah itu sudah bergerak lama di bidang agama dan perdamaian di tingkat Asia maupun dunia.

"Tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sudah menjalankan, tidak mencari lagi, sudah ada fondasi kuat sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk perdamaian dan agama. Sudah jelas dan konkret meski awalnya beliau ragu, dan saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa. Setelah dua minggu beliau bisa," ungkap Jokowi.

Di antara target yang diharapkan Presiden terhadap Din adalah membangun sebuah kerukunan antaragama, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu tugas yang diemban Din adalah menjalankan misi damai ke Palestina, Afghanistan maupun Rohingya.

Sedangkan Din mengakui bahwa awalnya dia menyarankan kepada Presiden Jokowi maupun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno agar menunjuk orang lain. Namun, karena Jokowi mengambil keputusan itu dengan pertimbangan tersendiri, maka Din pun menyanggupinya.

"Sekali lagi bismillah, dan apa yang saya lakukan ini sudah saya lakukan selama ini. Maka dengan penugasan ini mungkin akan makin kuat, ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara. Demikian dan saya mohon doa," ucap tokoh 59 tahun itu.

Din mengatakan, keputusannya menerima kepercayaan dari Presiden Jokowi semata-mata demi mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama dalam situasi dunia dewasa ini yang penuh ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antaragama dan peradaban. Apalagi, katanya, pemerintah Indonesia dituntut untuk ikut terlibat di dalam memelihara ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi sesuai dengan pesan pembukaan UUD 1945.

"Saya berniat menjalankan ini sekali lagi sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara dan pemerintah kita. Dan insyaallah dengan dukungan masyarakat Indonesia, semua pihak saya bersama-sama dapat mengemban tugas ini," kata tokoh kelahiran Sumbawa, NTB itu.