Molornya Pencetakan e-KTP Bikin Pilkada DKI Terganggu
jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, keterlambatan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sedikit banyak memengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah warga yang menggunakan surat keterangan, sebagai pengganti data diri untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.
"Memang menghambat, yang seharusnya selesai Desember sampai Februari ini lagi finalisasi tahap tender berikutnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (27/2).
Meski demikian, Kemendagri kata Tjahjo, terpaksa mengambil pilihan melakukan tender ulang bagi pengadaan tujuh juta fisik e-KTP. Karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.
"Jadi ya enggak apa-apa, karena jangan sampai kemudian hari ada komplain dan menjadi masalah hukum. Kami ingin semua lewat proses, kalau perlu pakai e-katalog dan sebelumnya," ucap Tjahjo.
Saat ditanya apakah di putaran kedua nantinya warga DKI yang belum mengantongi e-KTP, sudah dapat memilikinya? Tjahjo hanya menyatakan yang penting warga terdata. Dengan demikian hak untuk memilih, tidak terabaikan.
"Jadi yang penting terdata. Karena misalnya yang tinggal di apartemen, kan sulit dijangkau. Kemudian juga masyarakat yang tugas di luar negeri, sulit dijangkau (untuk pendataan,red). Harus ada kesadaran dari masyarakat mengecek data diri. Tapi tetap kami akan monitor terus," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, keterlambatan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sedikit banyak memengaruhi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M