Molornya RUU Penyelenggara Pemilu Dinilai Disengaja

Terhadap janji DPR yang menargetkan revisi UU Politik tersebut tuntas pertengahan 2011, menurut Denny target itu belum mengantisipasi gugatan masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya. "Saya yakin DPR belum memperhitungkan aspek gugatan masyarakat terhadap undang-undang itu. Itu jelas akan memakan waktu yang relatif lama dan akan menyedot energi bangsa ini," tegasnya.

Dia berharap, semua pihak yang terkait dengan proses revisi UU Penyelenggara Pemilu mencurahkan perhatian dan pemikiran yang tulus dan jujur dalam melakukan revisi tersebut. “Kalau memang harus voting, di era demokrasi ini, itu hal yang biasa, dan sah saja,” tandasnya. (fas/jpnn)