Momen Bersejarah, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat HPL Tanah Ulayat di Sumbar

jpnn.com, PADANG - Pertama kali sejak Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 dilahirkan, tanah ulayat secara sah mendapatkan kepastian hukum melalui Sertifikat Hak Pengelolaan.

Sertifikat tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat, Selasa (10/10).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto, menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan untuk Tanah Ulayat Kerapatan Adat Nagari Sungayang berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak peruntukan 4 (empat) suku yaitu Suku Chaniago, Suku Piliang, Suku Kuti Anyir, dan Suku Mandailing.

Dengan penggunaan untuk Lahan Pertanian, dengan luas total tanah sebesar 107.714 m2

“Saya berharap agar kedepannya di Provinsi Sumatera Barat yang luasnya secara keseluruhan mencapai 352.000 hektare dapat tersertipikasi,” Kata Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat Panglima TNI tersebut.

Menurut Hadi Tjahjanto, tanah ulayat yang sudah terdaftar dan diberikan hak pengelolaan dapat dikerjasamakan di atasnya dengan diberikan Hak Atas Tanah Berjangka seperti HGU, HGB dan Hak Pakai.

Sehingga, tanah ulayat kedepannya tidak hanya dipandang sebagai aset yang diam.

“Tanah Ulayat sekarang tidak lagi menjadi tanah tidur, tetapi sudah bangun karena akan memberikan manfaat dan peningkatan ekonomi bagi seluruh masyarakat,” Ungkap Hadi Tjahjanto.