Moncer di Kinerja, Elektabilitas Terganjal Isu SARA

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai elektabilitas Joko Widodo sebagai petahana masih belum moncer. Buktinya, sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu masih di bawah 50 persen.

Menurut Ray, kecenderungan itu tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir. Sebab, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia disebut-sebut begitu pesat.

Ironisnya lagi, elektabilitas Jokowi juga tak sebanding dengan dukungan partai politik yang sudah menyatakan akan mengusung mantan gubernur DKI itu pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Tercatat, lima parpol telah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi, yakni Partai Golkar, NasDem, PPP, Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

"Kalau dilihat dari dukungan yang sebetulnya sudah fixed, rasanya kenaikan ini agak lamban. Konsolidasi politik sudah dilakukan dan sepertinya tidak ada gangguan yang signifikan. Tapi nyatanya bergerak sangat lamban," ujar Ray pada diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Berkualitas (KMPB) di Jakarta Selatan, Selasa (26/12). 

Ray memprediksi elektabilitas mantan wali kota Surakarta itu bergerak lamban terkena imbas menguatnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, Jokowi kerap dikait-kaitkan dengan Basuki Tjahaja Purnama.

"Dugaan saya, karena masih kena imbas dari politik SARA. Setidaknya ini tantangan, karena daya menjatuhkan lawan dari politik SARA sangat kuat," ucapnya.

Menurut Ray, kedahsyatan politik SARA tidak hanya dirasakan masyarakat Jakarta. Namun, mayoritas rakyat Indonesia di berbagai daerah pun menjadi terbelah.

"Saya kira tantangan terberat yang akan datang, bagaimana mencegah isu SARA. Ini yang selalu dikaitkan dengan beliau (Jokowi, red). Karena itu elektabilitasmya lamban," pungkas Ray.(gir/jpnn)