Monopoli Penerbangan Umrah

JAKARTA – Tim pengawas haji DPR menemukan adanya dugaan monopoli tiket penerbangan umrah oleh Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Indikasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia.

"Dari peninjauan di lapangan, permasalahan gagal berangkat jamaah (umrah) bukan disebabkan adanya regulasi baru, melainkan terkait dengan masalah tiket penerbangan," kata anggota Tim Pengawas Haji DPR Said Abdullah di Jakarta, Sabtu (13/3).

Menurut Said, sesuai dengan ketentuan Kedubes Arab Saudi, calon jamaah yang hendak umrah diwajibkan menggunakan pesawat tertentu. Pesawat tersebut berstatus proteksi dan menjadi persyaratan pengurusan visa. "Aturan ini tidak lazim," ujar Said.

Dia menuturkan, indikasi monopoli penerbangan itu berdampak terhadap kenaikan biaya umrah dari tarif normal. Bila biasanya pengurusan visa umrah senilai USD35, sekarang membengkak hingga USD100. "Untuk itu, saya meminta praktik monopoli yang kotor seperti ini tidak boleh dilakukan di sini," tekan anggota Komisi VIII itu.