Moratorium Ekspor Timah Ditolak
Jumat, 02 Desember 2011 – 11:35 WIB
KOBA- Ratusan karyawan PT Koba Tin yang tergabung dalam PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPSI, pekerja out sourching, kontraktor, dan para pekerja yang tergabung dalam KSO (Kerjasama Operasi) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Bangka Tengah (Bateng). Adapun massa yang berjumlah 215 orang tersebut mendatangi DPRD Bateng guna menyampaikan aspirasi mengenai moratorium ekspor timah yang berlaku saat ini di Babel. Sementara para demonstran yang lainnya pun berteriak hentikan moratorium. Setelah diterima langsung oleh pihak DPRD Bateng, sebanyak 10 orang perwakilan demonstran diminta untuk mewakili rekan-rekannya guna melakukan dialog dengan DPRD Bateng, sedangkan ratusan demontran lainnya dengan sabar menunggu hasil dialog dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Bateng dan Sat Pol PP Bateng. Dialog pun akhirnya digelar selama satu jam setengah yang berakhir tepat pada pukul 11.30 WIB.
Aksi demo ini dipicu karena sempat dihentikannya ekspor balok timah PT Koba Tin beberapa waktu yang lalu oleh ITA (Indonesian Tin Association) yang dinilai oleh para karyawan dan mitra kerja PT Koba Tin, bisa merugikan 9.000 lebih orang yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan timah milik swasta asing tersebut. Aksi demo yang digelar di halaman gedung DPRD Bateng ini digelar pada Rabu (30/11) pagi, tepatnya pukul 10.00 WIB yang diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Bateng beserta anggota lainnya.
Baca Juga:
Dalam gelaran aksi tersebut, berbagai spanduk pun dibawa serta, seperti tolong jangan hambat ekspor timah kami dan kami perlu ekspor agar kami tetap survive. Dalam orasinya, Gamal Simanjuntak yang merupakan karyawan PT Koba Tin meminta dukungan DPRD Bateng agar masalah ekspor PT Koba Tin dapat ditindaklanjuti bagaimana ke depannya. "Kalau Koba Tin tidak ekspor timah, dampaknya akan sangat luas. Karena ribuan orang yang tergantung hidupnya dari PT Koba Tin secara langsung ini, mau bagaimana nasibnya," ujarnya berapi-api.
Baca Juga:
KOBA- Ratusan karyawan PT Koba Tin yang tergabung dalam PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPSI, pekerja out sourching, kontraktor, dan para pekerja yang
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru