Moratorium Ekspor Timah Ditolak

Sedangkan salah satu perwakilan dari pekerja kontrak (out sourching) Suhendra menuturkan, jika ekspor timah Koba Tin terhambat, mereka adalah pihak yang pertama kali akan terkena dampaknya secara langsung.

"Mau makan apa anak istri kami Pak, kalau kami sampai terkena dampaknya. Tolong pahami kondisi kami Pak. Kami mendukung moratorium, tapi dampaknya bagi pekerja seperti kami pun harus dipikirkan. Kami berharap para dewan bisa peka akan hal ini," ungkapnya dengan lirih seraya menyatakan bahwa pihaknya butuh bukti konkrit dari para wakil rakyat tersebut, bukan hanya janji.

Menyikapi aksi demontrasi tersebut, Ketua DPRD Bateng Adet Mastur SH menyatakan dengan adanya aspirasi tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut kepada instansi terkait. "Ini adalah rumah rakyat, kami sangat menerima kedatangan rekan-rekan semuanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Adet menegaskan bahwa DPRD dan Pemkab Bateng tidak pernah melarang atau men-stop ekspor timah Koba Tin. Pihaknya juga tidak pernah meng-kambing hitamkan Koba Tin atas moratorium tersebut. "Kesepakatan-kesepakatan dalam moratorium tersebut, kami tidak tahu. Karena DPRD, khususnya di Bateng tidak pernah dilibatkan sama sekali. Saya tegaskan silakan Koba Tin ekspor balok timah, DPRD dukung itu. Karena Koba Tin telah memiliki izin resmi mulai dari ekplorasi, produksi hingga ekspor balok timah. Dan itu legal," tegasnya.