Moratorium Hutan, Bukti Kegagalan Diplomasi RI

JAKARTA -  Adanya muatan kepentingan ekonomi dan politik internasional di balik letter of intent (LoI) Indonesia  Norwegia makin mempertegas kegagalan politik luar negeri Indonesia. Adanya muatan-muatan kepentingan asing itu menunjukkan adanya kaki tangan pihak asing yang telah berhasil melobi pemerintah Indonesia sehingga menyepakati penandatanganan LoI tersebut.

"Kenapa terjadi kegagalan politik luar negeri? Hal ini bukan semata-mata disebabkan persoalan lingkungan dan persaingan komoditi unggulan. Tetapi karena setiap negara industri kapitalis selalu ingin mempecundangi negara-negara lain," tegas ekonom UGM Revrisond Baswir dalam seminar Moratorium Konversi Hutan: Dilema Kepentingan Ekonomi Nasional dan Politik Internasional, yang diselanggarakan PB HMI, di Jakarta, kemarin (7/10).

Menurut Revrisond, selama ini telah terjadi  kegagalan politik luar negeri dalam banyak bidang, termasuk yang terjadi pada LoI Indonesia  Norwegia yang mengharuskan Indonesia melakukan moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut dengan iming-iming dana hibah hanya senilai USD 1 miliar. Karena itu, dia menilai, LoI Indonesia- Norwegia merupakan produk turunan dari imperialisme utang luar negeri yang telah menjerat perekonomian Indonesia selama berpuluh tahun.

Dijelaskannya, pemicu kegagalan politik luar negeri Indonesia adalah Indonesia sudah terlalu lama terjerat utang luar negeri, sehingga selalu berada pada posisi yang lemah di hadapan negara-negara industri maju. "Nilai hibah dari Norwegia yang hanya Rp 9 triliun itu sangat tidak sebanding dengan nilai bunga utang luar negeri sebesar Rp 125 triliun per tahun yang harus dibayar pemerintah," tegasnya.