Moratorium Hutan, Kecuali Pembukaan Lahan Sawit

JAKARTA — Setelah sempat mengalami tarik ulur bahkan mundur dari jadwal, Kementrian Kehutanan memastikan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur penghentian sementara penebangan hutan atau moratorium segera diterbitkan. Kementerian Kehutanan dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah sepakat luas hutan yang masuk dalam moratorium seluas 64 juta hektare (ha).

‘’Sekarang Inpres tinggal finalisasi dan sudah di Sekretaris Kabinet (Seskab). Tadi disampaikan Presiden, Inpres moratorium akan segera selesai,’’ kata Menteri Kehutan Zulkifli Hasan usai mendampingi Presiden SBY menerima Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3).

Inpres ini nantinya akan berlaku selama 2 tahun, yakni dari tahun 2011-2012. Keterlambatan keluarnya Inpres, karena sempat terjadi tarik ulur antara Kemenhut dengan UKP4 mengenai moratorium ini. Kemenhut berharap moratorium hanya mencakup hutan primer dan lahan gambut saja. Sementara UKP4 juga memasukkan hutan sekunder dalam moratorium.

Namun Zulkifli mengatakan, dalam Inpres nanti semuanya telah diatur. Apalagi untuk kawasan hutan primer dan gambut, sebenarnya moratorium telah dilakukan sejak 2010 meski belum ada Inpres. Nantinya dengan ada Inpres, pemerintah semakin memiliki payung hukum.