Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat

Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat
Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat
CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ketua Aisyiyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tatik Nuraeni menyatakan, moratorium TKI itu merupakan kebijakan yang tak pro rakyat.

“Boleh kita merasa prihatin atas kasus dipancungnya TKI di Arab Saudi. Tapi, tidak serta merta kita secara emosional mengambil langkah yang merugikan banyak pihak,” tuturnya.

Menurut Tatik, keinginan masyarakat bekerja di luar negeri dikarenakan tak adanya lapangan pekerjaan sehingga masa depannya tak terjamin. Makanya, dengan tidak tersedianya lapangan kerja di Indonesia, akan ada jutaan rakyat yang menganggur tanpa kejelasan masa depan akibat kebijakan dihentikan pengiriman TKI.

“Seharusnya pemerintah pusat hingga daerah harus mampu membuka lapangan pekerjaan sebelum moratorium itu diundangkan. Betapa nestapa rakyat kita di negeri orang, hanya karena ingin mencari sesuap nasi, mereka harus tersingkir dari bumi yang subur ini,” ungkapnya.

CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ketua Aisyiyah Kecamatan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News