Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat
Minggu, 07 Agustus 2011 – 02:49 WIB

Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat
Yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang kata Tatik pula, bukanlah memberlakukan kebijakan moratorium, tapi bagaimana membuat sistem perektrutan TKI dengan baik, seperti mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Keterampilan (LPK).
Baca Juga:
Sementara itu aktivis perempuan Fahmina Institute Alifatul Alifiati menyatakan ada dua kebijakan strategis atas banyaknya kekerasan yang menimpa buruh migran indonesia (BMI) terutama di negara-negara Timur Tengah. Moratorium pengiriman BMI adalah strategi dalam negeri. “Sudah saatnya DPR mendorong RUU Perlindungan Buruh," tuturnya. (jun/mul/awa/jpnn)
CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ketua Aisyiyah Kecamatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Diduga Korupsi APBDes Rp 1,3 Miliar, Eks Kades Kelumpang Buron
- Eks Direktur RSD Madani Pekanbaru Tersangka Kasus Penipuan Proyek Rp2,1 Miliar
- B2W Kritik Acara Gowes Bareng Pramono Anung, Singgung soal Rute Berbahaya
- Bocah SD yang Tenggelam di Sungai Komering Akhirnya Ditemukan
- Sri Meliyana Sebut Kemenkes Dukung Adanya Fasilitas Ruang Rawat Inap Puskesmas di Palembang
- Gakoptindo Yakin Kebijakan Tarif Trump tak Memengaruhi Harga Kedelai dari AS