Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat
Minggu, 07 Agustus 2011 – 02:49 WIB
Yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang kata Tatik pula, bukanlah memberlakukan kebijakan moratorium, tapi bagaimana membuat sistem perektrutan TKI dengan baik, seperti mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Keterampilan (LPK).
Baca Juga:
Sementara itu aktivis perempuan Fahmina Institute Alifatul Alifiati menyatakan ada dua kebijakan strategis atas banyaknya kekerasan yang menimpa buruh migran indonesia (BMI) terutama di negara-negara Timur Tengah. Moratorium pengiriman BMI adalah strategi dalam negeri. “Sudah saatnya DPR mendorong RUU Perlindungan Buruh," tuturnya. (jun/mul/awa/jpnn)
CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ketua Aisyiyah Kecamatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Polisi Ungkap Fakta soal Lokasi Penemuan Kerangka Manusia di Pademangan
- Wahai Honorer Pelamar PPPK 2024 Tahap 1, Sudah Siap? Ada yang Harus Naik Pesawat
- Pemkot Pekanbaru Mengalami Kendala Pindahkan 277 Pengungsi Rohingya
- Pj Bupati Mimika Perintahkan Perbaikan Fasilitas RS Waa Banti Tembagapura
- Bupati Mimika Jelaskan Terkait Demo Aliansi Pemuda Amungme soal Perekrutan CPNS
- Pembongkaran Pasar Tumpah Bogor Dibatalkan, Warga Ancam Bongkar Sendiri