Moratorium Pinjol Mau Dicabut, Syarief Hasan Ingatkan Hal Penting Ini ke OJK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut moratorium izin pinjaman online (pinjol).
Dia mengatakan penerapan rencana tersebut perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, mengingat pinjol ilegal masih menjadi momok bagi masyarakat.
Pasalnya, telah banyak kasus yang terjadi bahwa pinjol ilegal tidak ubahnya seperti rentenir digital sehingga jangan sampai pencabutan moratorium ini justru menjadi momentum menjamurnya berbagai pinjol ilegal.
“OJK harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan, tentu berkolaborasi dengan institusi keuangan lainnya dan aparat penegak hukum agar pinjol ilegal tidak kembali menjamur," kata Syarief Hasan melalui keterangan, Minggu (4/6),
Menurut Syarief Hasan, meskipun kapitalisasi dana yang tercatat dalam transaksi pinjol ini cukup fantastis, namun aspek penegakan hukum juga menjadi faktor yang sangat penting.
"Ini bukan sekadar perkara jumlah transaksi, namun perlindungan terhadap rakyat,” ujar politikus senior Partai Demokrat itu.
Syarief Hasan mengingatkan sudah banyak korban harta bahkan jiwa akibat terjerat pinjol ilegal.
Karena itu perlu mitigasi dan integrasi penindakan atas perilaku pinjol ilegal yang meresahkan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan ingatkan hal penting ini ke OJK terkait rencana mencabut moratorium izin pinjol
- Jadikan Konsumen Sebagai Mitra, SNJ Berdayakan Pelaku UMKM
- BNI BUMI Dukung Asta Cita untuk Pacu Ekonomi Hijau
- 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo: Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Daerah
- Ahmad Muzani Dukung Dangdut Didaftarkan jadi Warisan Tak Benda Asli Indonesia ke UNESCO
- Waka MPR: Sistem Penerimaan Murid Baru Harus Wujudkan Layanan Pendidikan yang Inklusif
- Waka MPR Eddy Soeparno Dukung Penuh Anak Muda Mengampanyekan Lingkungan Bersih