Moratorium PMI Dicabut, PKB Sebut Devisa Tak Sebanding Nyawa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satgas PMI DPP PKB Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Dia mengatakan pemerintah harus memastikan adanya jaminan PMI secara konkret di Arab Saudi.

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu mengurai sejarah moratorium PMI ke Arab Saudi dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimpa PMI.

"Kami di PKB meminta pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium PMI ke Arab. Dulu kita ingat betul moratorium itu dilakukan ya karena PMI banyak yang tidak terlindungi, kasus demi kasus menerpa mereka. Sekarang malah mau dibuka, padahal solusinya belum jelas," katanya Ninik, Jumat (13/3).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu mendorong perbaikan komprehensif sebelum pembukaan kembali penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan di Arab Saudi. 

Menurutnya, penempatan PMI harus tetap memprioritaskan aspek-aspek pelindungan dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

"Tentu perlindungan PMI itu yang utama. Bagaimana manajemennya di sana, apakah benar-benar sudah siap menerima PMI. Bagaimana jika nanti ada persoalan, seperti apa penyelesaiannya, itu harus dipastikan dulu," lanjutnya.

Legislator asal Kabupetan Banyuwangi itu lantas mengingatkan bahwa saat ini masih ada banyak kasus yang menimpa sejumlah PMI di Arab.