Moratorium Rekrutmen Guru PNS Dampaknya Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi sekolah salah satunya untuk menyelesaikan masalah distribusi guru yang tidak merata. Sampai saat ini masih terjadi ketimpangan di daerah, ada yang kelebihan guru. Lainnya malah kekurangan tenaga pendidik.

Padahal program Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Khusus peningkatan SDM di sekolah fokus utamanya adalah guru. Bila guru berkualitas baik, maka pengaruhnya di siswa.

"Masalah ketimpangan jumlah guru ada karena moratorium (penghentian sementara rekrutmen, red) guru PNS. Padahal setiap tahunnya ada sekitar 40 ribu guru PNS yang pensiun sehingga sangat berisiko dengan kebijakan pemerintah memoratoriumkan guru," kata Menteri Muhadjir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah yang dibesut Media Indonesia dan Kemendikbud, Selasa (13/8).

Ketika pemerintah melakukan moratorium rekrutmen guru PNS, otomatis kepala sekolah maupun kepala daerah ramai-ramai merekrut guru honorer.

Tidak heran bila jumlah guru honorer dari tahun ke tahun makin meningkat jumlahnya. Tahun sebelumnya hanya 734 ribu guru honorer. Sekarang posisinya naik menjadi 780 ribu orang.

"Makanya saya teriak-teriak ke Pemda. Tolong jangan angkat guru honorer lagi. Kalau angkat terus guru honorer, kapan selesainya masalah guru honorer," ucapnya.

BACA JUGA: Sistem Zonasi Sekolah, Rotasi Guru 4-6 Tahun Sekali

Untuk menekan agar tidak ada penambahan guru honorer, Menteri Muhadjir menekankan agar tidak melakukan moratorium penerimaan guru PNS. Pertimbangannya, jumlah siswa dan sekolah baru terus bertambah. Belum lagi jumlah guru PNS yang pensiun rerata 40 ribu orang per tahun.