Moratorium Remisi Dinilai Terlalu Kecil untuk Diinterplasi

"Pertanyaannya adalah, apakah kekeliruan prosedur administrasi SK Menkumham sudah memenuhi kategori sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat 3 UU MD3 dan sudah bisa dibuktikan oleh pengusul, setidaknya potensi ke arah sana," katanya.

Namun demikian, bukan berarti seorang anggota DPR tidak berhak mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi dari mitra kerja, termasuk kepada Presiden sekalipun baik lisan maupun tertulis. Seorang anggota DPR memiliki Hak Mengajukan Pertanyaan sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf b UU MD3. Pelaksanaan Hak Mengajukan Pertanyaan diatur lebih detail dalam Pasal 191 dan Pasal 192 UU MD3 serta Pasal 178 sampai dengan  Pasal 181 Tata Tertib. Hak Mengajukan Pertanyaan tidak mensyaratkan jumlah minimum pengusul dan persetujuan dalam rapat paripurna. Seperti halnya jika anggota Komisi III menggunakan hak interpelasi.

"Bahkan Hak Mengajukan Pertanyaan bisa pula disampaikan saat forum raker, bisa tertulis maupun lisan," ungkap dia.

Ditambahkan, target paling realistis para pengusul hak interpelasi pada minggu ini dan seterusnya adalah melipatgandakan jumlah pengusul. Mereka menargetkan kalau bisa lebih dari 100 orang pengusul, namun tak perlu hingga 200-an. "Ini terkait dengan upaya memuluskan langkah melewati prosedur pembicaraan dan pengambilan keputusan terhadap usulan hak interpelasi pada rapat paripurna," katanya.