Moratorium Sawit Hasilkan Kontribusi Ekonomi Rp 28,9 Triliun Pada 2045
Ketimpangan dan kemiskinan harusnya bisa diturunkan melalui berbagai proyek tersebut. Kata dia, selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh di proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak akan pernah sejahtera. Harusnya masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, akses ke lahan, dan kepastian dukungan dari pemerintah.
Kepala Tani Center IPB, Hermanu Triwidodo mengatakan kedaulatan pangan dapat dicapai tanpa program food estate.
“Sebenarnya tidak perlu menambah lahan untuk food estate. Dua hal utama yang dapat dilakukan adalah penguatan diversifikasi pangan dan menangani lahan-lahan kering di Indonesia," ujar Hermanu.
Diversifikasi pangan menggambarkan keberagaman konsumsi jenis pangan oleh masyarakat. Artinya, tidak terbatas hanya padi untuk mendapatkan asupan karbohidrat.
“Indonesia memiliki banyak sekali sumber karbohidrat, tidak terbatas hanya beras. Ada singkong, sagu, umbi, dan jagung. Itu semua tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Hermanu.(mcr10/jpnn)
Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan kebun sawit dengan pembukaan lahan baru demi bioenergi sangat berisiko.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Guru Besar IPB Sebut Rencana Peluasan Kawasan Sawit jadi Ide Positif
- Sumsel Jadi Salah Satu Lumbung Pangan, Zulhas Minta Pemda Dukung Penuh Swasembada Pangan 2027
- Menteri PPPA Ingin Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan
- Ukraina & Suriah Perkuat Hubungan Diplomasi Kemanusiaan di Tengah Invasi Rusia
- Menko Airlangga & Dubes Australia Bertemu, Kedua Negara Bahas Sejumlah Agenda Penting
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global