Moratorium Sawit Hasilkan Kontribusi Ekonomi Rp 28,9 Triliun Pada 2045

Ketimpangan dan kemiskinan harusnya bisa diturunkan melalui berbagai proyek tersebut. Kata dia, selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh di proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak akan pernah sejahtera. Harusnya masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, akses ke lahan, dan kepastian dukungan dari pemerintah.
Kepala Tani Center IPB, Hermanu Triwidodo mengatakan kedaulatan pangan dapat dicapai tanpa program food estate.
“Sebenarnya tidak perlu menambah lahan untuk food estate. Dua hal utama yang dapat dilakukan adalah penguatan diversifikasi pangan dan menangani lahan-lahan kering di Indonesia," ujar Hermanu.
Diversifikasi pangan menggambarkan keberagaman konsumsi jenis pangan oleh masyarakat. Artinya, tidak terbatas hanya padi untuk mendapatkan asupan karbohidrat.
“Indonesia memiliki banyak sekali sumber karbohidrat, tidak terbatas hanya beras. Ada singkong, sagu, umbi, dan jagung. Itu semua tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Hermanu.(mcr10/jpnn)
Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan kebun sawit dengan pembukaan lahan baru demi bioenergi sangat berisiko.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
- Pemerintah Prediksi Nilai Transaksi Ritel di 2025 ini Bakal Turun 8 Persen
- Resah Lihat Kondisi Ekonomi, Mahasiswa UKI Bagikan Beras untuk Membantu Warga
- PNM Wujudkan Dukungan untuk Pendidikan Berkualitas lewat Ruang Pintar
- Kemenko PM Uji Publik Standar Pendampingan Usaha lewat Pilar Berdaya Bersama
- Bulog Siap Dukung Koperasi Merah Putih untuk Memperkuat Ketahanan Pangan