Moratorium TKI Harus Dibarengi Perbaikan Rekrutmen

JAKARTA - Pemerintah didesak untuk segera menindaklanjuti moratorium pengiriman TKI dengan serangkaian langkah terintegrasi. Sebab, moratorium saja dianggap tidak cukup. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz, menyatakan, moratorium juga harus dibarengi dengan perbaikan perangkat sistem perekruitan dan perlindungan TKI. "Moratorium kalau dibarengi dengan pembenahan sangat setuju sekali jika tidak ada tindak lanjut kedepan maka Indonesia akan merugi," kata Djamal di Jakarta, Kamis (30/6).

Lebih lanjut anggota DPR yang duduk di Komisi Kesejahteraan Rakyat itu menambahkan, saat ini terdapat 20 ribu orang yang setiap bulan menggantungkan nasibnya sebagai TKI maupun sektor lainnya.  Sementara perusahaan penyedia jasa TKI yang ada, sebutnya, jumlahnya sekitar 300. "Kalau setiap perusahaa penyedia jasa TKI menyediakan 10 orang saja, sementara setiap Balai Latihan Kerja (BLK) mengirim 15 orang, berapa banyak orang yang akan berhenti apabila ada moratorium?" kritiknya.

Karenanya Djamal mempertanyakan tindak lanjut moratorium. "Harusnya seluruh timur tengah yang harus ditata, untuk informal seharusnya bukan hanya saudi arabia saja tetapi seluruh Timteng," jelas.