Moratorium TKI Masih Dibutuhkan

Tidak hanya itu, kasus-kasus yang umumnya dialami oleh para TKI sektor perkebunan yang tidak berdokumen lengkap. “Tapi, sikap perusahaan di Malaysia yang juga terus membiarkan penerimaan para TKI berdokumen tak lengkap itu pun tidak bisa dibenarkan. Artinya dari pihak perusahaan di Malaysia sendiri merasa diuntungkan dengan masuknya TKI ilegal dari kita. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” ujar Irgan.

Lebih lanjut, Irgan mengatakan perusahaan Malaysia bahkan seperti “sengaja” menerima ratusan ribu TKI sektor perkebunan yang berdokumen tak lengkap sehingga berstatus ilegal, agar perusahaan bisa “menyandera” para TKI yang di kemudian hari tidak berdaya menuntut hak-hak mereka seperti soal kecukupan gaji dan pelayanan kesehatan.

”Lebih dari itu, perusahaan pun sewaktu-waktu dapat berkongsi dengan aparat untuk keperluan teror, pemerasan, serta penangkapan yang tidak manusiawi terhadap TKI,” ujar Irgan. Ia menambahkan, pemerintah bukannya tidak memahami masalah ini karena kasus serupa sudah terjadi sekian lama.

Oleh karena itu Komisi IX DPR meminta pemerintah menerapkan moratorium TKI sektor perkebunan, sekaligus membenahi sistem perekrutan resmi berdasarkan kontrak hukum yang adil dan jelas. Karena itu, Irgan menyarankan untuk sementara, pemerintah dapat mengalihkan penempatan TKI ke Malaysia ke wilayah-wilayah lain yang mampu mengakomodir hak-hak TKI secara bermartabat seperti Hong Kong dan Taiwan. “Tidak masalah juga ketika TKI kita tidak harus dikirim ke Malaysia,” terangnya. (dms)