MoU Kelautan Minim Efek, Tanpa Perbaikan Sistem Pertahanan

Selain itu, ada juga radar yang sifatnya mobile atau bisa dipindahkan, tentu, TNI AL akan bekerja maksimal untuk menjaga kedaulatan dan membantu pemerintah mengatasi masalah pencurian ikan.

"Kami berusaha secara maksimal," tegasnya ditemui setelah latihan Gultor TNI Tri Matra IX di Halim Perdana Kusuma.

Sementara, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga menggelar rapat terkait instruksi Presiden Jokowi untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di Bandara Halim Perdana Kusuma kemarin.

Dalam rapat tersebut, Moeldoko terlihat penuh pertimbangan. Salah satunya, dengan meminta jajarannya mencari cara penenggelaman kapal yang tidak berdampak buruk, seperti kecaman dari masyarakat internasional.

Dia menuturkan, penenggelaman kapal ini harus segera dilakukan, tapi tentu dengan pertimbangan matang. "Caranya harus manusiawi, namun menunjukkan ketegasan," terangnya.

Soal mulai kapan penenggelaman kapan pencuri ikan itu dilakukan? Moeldoko mengakui bahwa perlu untuk mempertimbangkan regulasi, baik undang-undang dan peraturan internasional.

"Yang jelas, kami harus membahasnya dulu. Setelah matang, langsung laksanakan. Ini perintah presiden, kami tentu patuh," ujarnya.
       
Sementara Pengamat Militer Rizal Darma Putra menjelaskan, pemerintah kurang berimbang dalam memberikan tugas dan menyediakan alat persenjataan bagi TNI AL untuk mendeteksi adannya masalah di laut.

"Harusnya, tugas bertambah tapi fasilitasnya juga dipenuhi. Alusista seperti radar juga harus ditambah. Apalagi, saya dengar saat ini ada delapan radar laut di selat Malaka yang kinerjanya kurang maksimal," tuturnya.
       
Yang juga penting, perlu koordinasi yang jelas antara TNI AL dengan Polisi Air. Polisi air memiliki tugas dari pantai hingga 12 mil dari pantai. TNI AL bertugas dari 12 mil dari pantai hingga zona ekonomi eksklusif di tengah lautan. "Manajemannya hingga saat ini belum jelas. Termasuk didalamnya koordinasinya," tegasnya. (idr)