MPR Bertemu dengan Dubes Negara Islam Bahas Pembentukan Majelis Syuro Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama pimpinan MPR RI lain akan mengadakan pertemuan dengan para duta besar negara sahabat pada Kamis (9/6) di Kompleks MPR/DPR/DPD RI.
Tujuannya adalah mematangkan pembentukan forum Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly) yang merupakan gagasan dari MPR RI serta didukung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Untuk tahap awal, pembentukan forum Majelis Syuro Dunia rencananya melibatkan parlemen negara berpenduduk muslim yang menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Di antara 57 negara anggota OKI, setidaknya terdapat 9 yang memiliki sistem keparlemenan Lembaga Majelis Syuro, tetapi memberlakukan sistem dua kamar (bicameral).
Sembilan negara tersebut yang akan dioptimalkan untuk bekerja sama membentuk forum Majelis Syuro Dunia.
Sebagai langkah awal, MPR RI akan memaksimalkan peran para duta besar dari sembilan negara tersebut sehingga tidak perlu secara langsung melakukan kunjungan kerja luar negeri ke setiap negara yang bersangkutan.
"Para duta besar dari sembilan negara tersebut yang akan hadir, antara lain, Duta Besar Oman H.E. Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko H.E Quadia Benabdellah, dan Duta Besar Arab Saudi H.E Esam A.Abid Althagafi," ujar Bamsoet.
Hal itu dikatakannya seusai memimpin rapat pimpinan MPR RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (7/6).
Pimpinan MPR bertemu dengan Dubes Negara Islam untuk mematangkan pembentukan Majelis Syuro Dunia
- Gala Premiere Film Pinjam 100 The Movie Sukses, Bamsoet: Bisa jadi Cermin Generasi Muda
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Peningkatan Kualitas SDM Sejak Dini Segera Dilakukan
- Panen Raya Serentak Bersama Presiden, Gubernur Herman Deru Salurkan Bantuan Simbolis Kepada Kelompok Tani
- OKI Tuntut Penyelidikan Terkait Pembunuhan Pekerja Kemanusiaan di Gaza
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia