MPR Buka Akses Partisipasi Masyarakat Kaji Amendemen UUD dan GBHN
Lebih lanjut Syarif menyampaikan banyak pula pandangan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi masukan dan catatan.
Menurut dia, banyak pandangan positif terutama menyangkut pokok-pokok haluan negara. Ada yang menyebut perlu adanya pokok-pokok haluan negara. Ada pula yang menyebutnya tidak perlu.
“Ini makro ya, bukan pendapat-pendapat dari tokoh yang kami kunjungi tadi. Namun, secara makro yang bilang tidak setuju itu menyampaikan alasan bagaimana dengan visi misi presiden kalau ada pokok-pokok haluan negara. Yang pro, alasannya yang dilakukan bukan lagi visi misi, tetapi bagaimana mencapai visi misi yang ditetapkan GBHN,” ujarnya.
Syarif menambahkan masukan-masukan ini tentu berkaitan satu dengan lainnya. Menurut dia, MPR tinggal menjahit sehingga segala sesuatunya bisa diterima dengan baik.
Diskusi itu juga dihadiri narasumber Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin, dan Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Saifullah Tamliha. (boy/jpnn)
Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Redaktur & Reporter : Boy
- Di Hadapan Perwakilan Parlemen India, Waka MPR Tegaskan Ingin Atasi Krisis Iklim
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini