MPR Buka Akses Partisipasi Masyarakat Kaji Amendemen UUD dan GBHN

Lebih lanjut Syarif menyampaikan banyak pula pandangan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi masukan dan catatan.
Menurut dia, banyak pandangan positif terutama menyangkut pokok-pokok haluan negara. Ada yang menyebut perlu adanya pokok-pokok haluan negara. Ada pula yang menyebutnya tidak perlu.
“Ini makro ya, bukan pendapat-pendapat dari tokoh yang kami kunjungi tadi. Namun, secara makro yang bilang tidak setuju itu menyampaikan alasan bagaimana dengan visi misi presiden kalau ada pokok-pokok haluan negara. Yang pro, alasannya yang dilakukan bukan lagi visi misi, tetapi bagaimana mencapai visi misi yang ditetapkan GBHN,” ujarnya.
Syarif menambahkan masukan-masukan ini tentu berkaitan satu dengan lainnya. Menurut dia, MPR tinggal menjahit sehingga segala sesuatunya bisa diterima dengan baik.
Diskusi itu juga dihadiri narasumber Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin, dan Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Saifullah Tamliha. (boy/jpnn)
Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Redaktur & Reporter : Boy
- Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Waka MPR Sebut Inisiatif Putra Prabowo Temui Megawati Meneduhkan Dinamika Politik
- Johan Rosihan PKS: Idulfitri jadi Momentum Membangun Negeri dengan Akhlak
- Waka MPR: Jadikan Momentum Idulfitri untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional