MPR: Demokrasi Kita Seharusnya Sesuai Kultur Indonesia
jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin membuka secara resmi kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat malam (19/10/2018). Pembukaan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi Partai Gerindra), dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono serta Kepala Biro Humas Siti Fauziah.
Di depan peserta press gathering, Mahyudin mengakui demokrasi kita adalah demokrasi yang berbiaya mahal.
“Jika dikaitkan banyak kepala daerah berurusan dengan hukum karena kasus korupsi, kita akui bahwa demokrasi kita mahal," katanya.
Mahyudin mencontohkan ketika ditawari maju menjadi gubernur Kaltim, dia menghitung sedikitnya perlu Rp 50 miliar untuk menjadi calon gubernur. Dia berujar uang sebesar itu lebih baik untuk membuat kebun sawit.
Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri.
"Kita pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia," ujar politisi Partai Golkar ini.
Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri.
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi