MPR: Demokrasi Kita Seharusnya Sesuai Kultur Indonesia

"Menurut saya demokrasi langsung seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif karena rakyat kita masih banyak yang miskin," imbuhnya.

"Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja yang tidak copy paste dari Barat. Kalau kita mengedepankan musyawarah mufakat itu lebih baik daripada harus melakukan voting yang menimbulkan luka bagi yang kalah dan jumawa bagi yang menang," sambungnya.

Mahyudin setuju dengan apa yang dikatakan Sri Sultan bahwa perlu dikaji ulang pemikiran mau dibawa kemana bangsa ini ketika kepala daerah bahkan anggota dewan ditangkap KPK.

"Saya berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih murah dan bisa menjamin pemimpin berkualitas. Kita harus punya demokrasi sendiri ala Indonesia," tegasnya.

Secara khusus kepada wartawan parlemen, Mahyudin berpesan untuk membuat berita yang adem, jangan yang memanaskan suasana.

Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta press gathering MPR.

"MPR agar merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka, perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father ketika mendirikan negara ini?" katanya.

Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika. "Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.